Home / Nasional / Haji & Umrah / Publik Desak Menteri Agama Segera Bentuk PPNS Umrah

Publik Desak Menteri Agama Segera Bentuk PPNS Umrah

LOGO PPNSJakarta, Bisnis Syariah – Lambatnya Kementerian Agama membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang penegakan hukum umrah menjadi tanda tanya besar. “Kami heran kenapa demikian. Padahal, kasus travel umrah tak berizin makin banyak. Korban terus berjatuhan. Harus berapa lagi korbannya. Mereka berani begitu, sebab penegakan hukum lambat. Memang ada MoU dengan kepolisian, tapi tugas polisi itu kan banyak, gak hanya ngurusi pelanggaran umrah saja, makanya undang-undang membolehkan pembentukan PPNS di lingkungan pemerintah, dasar hukumnya ada di pasal 1 angka 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),” pungkas Maman Faturrohman, warga Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat kepada Bisnis Syariah, Kamis pagi, (28/04/2016).

Dan, lanjut dia, sebagian besar pelaku usaha umrah menganggap orang Kementerian Agama itu lemah, nggak punya dasar hukum untuk menindak secara tegas. “Jangan-jangan mereka ragu menindak karena regulasi penindakan belum kuat. Agar wibawa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bisa kembali pulih, maka perlu dibentuk PPNS tersebut,” usul Maman Faturrohman, warga Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat kepada Bisnis Syariah, Kamis pagi, (28/04/2016).

Di Kementerian lain dan Pemda, sambung dia, ada PPNS. “Kenapa Kementerian Agama tidak. Apa ada banyak kepentingan travel umrah tak berizin yang bermain di sini. Trilyunan rupiah berputar di sektor ini. Kalau tidak diawasi dan ditindak dengan baik, bisa berbahaya. Kalau memang benar, serius ingin berantas, ya, harus dikuatkan juga PPNS sebagai pendukung aksi penindakan terhadap regulasi yang sudah ada mengatur tentang penyelenggaraan umrah tersebut,” tegasnya lagi. (rahmat/rio)