Home / Ekonomi / Pemerintah Siap Salurkan Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018

Pemerintah Siap Salurkan Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018

Bisnis Syariah Pelaksanaan bantuan sosial pangan tahun 2018 akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bantuan sosial rastra dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Persiapan bansos rastra akan difokuskan di bulan Januari ini dengan total sasaran 14.213.928 KPM yang berlokasi di 470 kabupaten/kota. Sedangkan terkait BPNT di bulan Januari ini targetnya menyasar 1.286.194 KPM yang berlokasi di 44 kota. Sementara kebutuhan e-warong dan EDC yang diperlukan di bulan Januari ini sebesar 7.540 unit.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, (Selasa, 16/1). Rapat dilaksanakan sesuai arahan presiden dalam ratas 5 Desember 2017 untuk memastikan rencana pelaksanaan BPNT tahun 2018.

Rakor terfokus pada dua agenda yaitu evaluasi pelaksanaan subsidi dan bantuan pangan tahun 2017 dan rencana persiapan pelaksanaan bantuan sosial pangan tahun 2018 yaitu bantuan sosial rastra dan bantuan pangan non tunai.

Pada tahun 2018, transformasi rastra menjadi BPNT akan dilakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Transformasi ini akan membangun kebiasaan masyarakat untuk menabung, mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif dan dari masyarakat bertransaksi tunai menjadi cashless society.

“Terkait e-warong, bulan Januari 2017 ini akan disiapkan sesuai dengan rasio 1:250 dan dua unit per kelurahan. Bank penyalur, Kemensos dan Kemdagri agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada KPM BPNT. Target bulan ini sebesar 1.286.194 harus tetap terealisasi, dan tanggal 20 Januari kita sepakati beras sudah sampai di pemda masing-masing,” jelas Puan.

Program bantuan pangan merupakan upaya pemerintah untuk menyangga kualitas hidup masyarakat tidak mampu. Intervensi Pemerintah dalam bentuk bantuan sosial berperan menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Oleh karenanya, pemerintah serius mengambil sejumlah langkah yang diharapkan dapat menyempurnakan pelaksanaan BPNT di tahun ini. Langkah-langkah tersebut misalnya memastikan agar data KPM tepat sasaran, memastikan e-Warong sudah tersedia dan beroperasi efektif, sosialisasi dan edukasi kepada KPM agar berjalan dengan baik.

“Pemerintah menginginkan pelaksanaan bansos rastra dan BNPT di tahun 2018 ini terasa lebih baik daripada tahun sebelumnya,” ujar Puan.

Turut hadir dalam rakor Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Dirut BRI Suprajarto, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, serta Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tb. Achmad Choesni. [wah]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *