Home / Ekonomi / Perusahaan BUMN Bisa Jadi Investor Proyek Infrastruktur

Perusahaan BUMN Bisa Jadi Investor Proyek Infrastruktur

Bisnis Syariah Pemerintah terus berupaya memanfaatkan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) agar pihak Swasta dan perusahaan pelat merah bisa ambil bagian dalam urusan pembiayaan proyek infrastruktur Nasional.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangu­nan Nasional (Bappenas), Bam­bang Brodjonegoro mengatakan, kontribusi perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan untuk pembiayaan proyek pe­merintah disektor infrastruktur nasional. Pasalnya, pembiayaan tak bisa hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belan­ja Negara (APBN) yang nilainya terbatas. Langkah ini juga demi mendorong tergeraknya proyek infrastruktur pada 2018.

“APBN sangat terbatas maka anggaran itu hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruk­tur dasar,” tutur Bambang.

Dijelaskan, Infrastruktur dasar merupakan infrastruktur yang manfaatnya bisa dirasakan lang­sung oleh seluruh masyarakat. Yang dalam jangka panjang di­harapkan bisa membantu usaha pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.

Menurut Bambang, infrastruk­tur dasar yang menjadi kewajiban dari pemerintah adalah pemban­gunan rumah, irigasi, jalan arteri desa, air bersih hingga sanitasi. “Itulah infrastruktur dasar yang harus dibangun oleh pemerintah, dan disitulah APBN harusnya diprioritaskan,” katanya.

APBN hanya dapat membi­ayai 8,7 persen dari total ke­butuhan di sektor infrastruktur. Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan negara untuk melan­jutkan pembangunan infrastruk­tur hingga Tahun 2020 bisa lebih dari Rp 4 ribu triliun.

Dia menerangkan, PINA diang­gap menjadi alternatif bagi pemerin­tah lantaran kebutuhan dan pemban­gunan infrastruktur dari 2015-2019 mencapai Rp 4.769 triliun.

Sementara APBN/APBD hanya sanggup membiayai 41,3 persen (Rp 1.951,3 triliun).

Sisanya dari kontribusi BUMN dan swasta. Dimana BUMN 22,2 persen (Rp 2.817,7 triliun) dan sisanya 36,5 persen (Rp 1.751,5 triliun) adalah partisipasi swasta.

“Adanya skema PINA di­harapkan pihak swasta maupun BUMN bisa ikut berperan dan berpartisipasi membiayai proyek infrastruktur tersebut,” katanya.

Alternatif selain memanfaatkan skema PINA adalah berhutang. Menurut Bambang, berhutang memang menjadi salah satu cara untuk dapat menanggulangi biaya yang teramat besar tersebut, na­mun itu bukan menjadi satu-satu­nya solusi mensukseskan program infrastruktur. Pendanaan dari hutang pun juga mesti dibekali strategi dalam penggunaannya.

Melalui PINA, Bambang men­jelaskan bahwa pemerintah akan memberikan jalan bagi pihak swasta dan BUMN untuk menjadi investor pada proyek infrastruktur. “Tapi perlu diingat, kita mencari pihak swasta dan BUMN yang tidak memanfaat­kan PMN,” ungkap Bambang.

Berhasil Tanpa APBN

Bambang mencontohkan proyek yang dikerjakan PT Waskita Toll Road dalam membangun sejum­lah ruas tol, baik di Jawa maupun di luar Jawa menjadi salah satu kisah sukses pembangunan in­frastruktur tanpa menggunakan APBN. Pekerjaan itu membutuh­kan investasi Rp 70 triliun dengan nilai proyek Rp 135 triliun.

“Selanjutnya pengembangan PLTU Batu Bara di Meulaboh, Aceh, dengan nilai proyek Rp 7,5 triliun,” katanya.