Home / Ekonomi / PM 108 Bukti Pemerintah Tidak Tidur

PM 108 Bukti Pemerintah Tidak Tidur

Bisnis Syariah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tidak tidur dalam menyelesaikan persoalan transportasi di Indonesia. Salah satu buktinya adalah dengan dikeluarkannya PM 108 tahun 2017.

“2016 Kemhub melakukan pengaturan dengan tujuan angkutan dalam jaringan (daring) masuk dalam kategori angkutan umum,” jelas Kepala Subdirektorat (Subdit) Angkutan Orang, Direktorat Angkutan dan Multimoda, Syafrin Liputo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (10/3).

Syafrin hadir mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Dalam diskusi yang digelar oleh Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) ini, rata-rata membahas mengenai persoalan yang muncul seputar transportasi daring, baik roda dua maupun roda empat.

Hadir pula sebagai pembicara di diskusi ini, Dodi Ilham dari Forum Komunikasi Pengemudi Online (FKPO), Lukman Hakim sebagai pemerhati transportasi online, serta Dedi Haryadi selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Prodem bidang Kebijakan Publik.

Sekjen Prodem, Setya Purwanto menjelaskan, posisi pengemudi yang inferior akhirnya selalu merugikan posisi pengemudi itu sendiri.

“Pengemudi kerap menjadi korban. Sudah banyak bencana akibat tidak adanya aturan atau tidak hadirnya negara dalam proses ini. Harus ada UU yang melibatkan beberapa kementerian. Tidak hanya soal angkutan, namun juga tenaga kerja serta jaminan keselamatan,” ujar dia.

Setya juga menyoroti tindakan operator yang seringkali merugikan pengemudi. “Banyak yang suspend sepihak tanpa pengemudi tersebut sempat membela diri, sehingga saat itu juga ia dapat kehilangan pekerjaan,” tambahnya.

Wasekjen Bidang Kebijakan Publik ProDEM Dedi Hardianto melihat dari sisi aturan masih banyak persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan dalam layanan transportasi online. “Saya melihat dari perusahaan sisi perburuhan, karena ada eksploitasi tenaga kerja. Melihat bahwa ada persoalan-persoalan,” kata Dedi Hardianto.

Menurut dia, sampai saat ini tidak ada UU yang membahas soal kemitraan antara driver dengan aplikator secara jelas. Malah Dedi merasa kemitraan saat ini merupakan eksploitasi.

“Kemitraan saat ini adalah eksploitasi, hari ini penderitaan telah terjadi. Saya tidak pernah liat dibawah ada undang-undang kemitraan, bahwa kemudian teman-teman bekerja, lalu kemudian dibuat perjanjian-perjanjian yang mana?” tambahnya.

“Betul nggak itu tidak pernah memegang perjanjian? Yang namanya kemitraan itu harus seimbang diperjanjikan terbuka,” demikian Dedi. [sam]