Home / Ragam / Legislator: Gagal Paham Rencana Pemprov DKI Hapus Syarat Kartu Imunisasi Untuk Masuk Sekolah

Legislator: Gagal Paham Rencana Pemprov DKI Hapus Syarat Kartu Imunisasi Untuk Masuk Sekolah

Bisnis Syariah Rencana Pemprov DKI meniadakan kartu imunisasi anak sebagai syarat masuk sekolah TK dan SD dinilai kontraproduktif.

“Argumentasi Pemprov soal peniadaan syarat kartu imunisasi anak agar bertujuan semua anak memiliki akses sekolah merupakan alasan yang misaleading,” tegas anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/5).

Okky mengatakan, semestinya Pemprov mendahulukan pencegahan potensi kerusakan dengan tetap menjadikan syarat kartu imunisasi anak.

Jika ada fakta bahwa masih terdapatnya anak-anak yang belum melakukan imunisasi semestinya Pemprov dapat lebih pro aktif memberi pelayanan dengan berbasiskan data konkret memaksimalkan jejaring puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah di DKI Jakarta.

Apalagi vaksin yang tersedia gratis karena memang menjadi program pemerintah.

“Jadi tidak ada alasan anak-anak tidak dapat mengakses imunisasi,” imbuh mantan peragawati ini.

Okky menekankan, Pemprov DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara semestinya dapat menjadi pilot project dalam penyelenggaraan imunisasi bagi anak-anak.  Apalagi, dalam RPJMN 2019, Universal Child Immunization (UCI) ditargetkan mencapai 95 persen.

Okky menambahkan, Kartu Imunisasi Anak sebagai syarat bagi anak yang mendaftar sekolah juga memiliki dampak efisiensi terhadap alokasi anggaran untuk imunisasi.

Belajar dari wabah difteri beberapa waktu lalu, menjadikan program imunisasi difteri dilakukan secara massal.

“Tentu jauh lebih efisien jika imunisasi dilakukan secara konsisten kepada anak-anak yang sifatnya pencegahan daripada melakukan imunisasi masal seperti dalam pemberian imunisasi difteri beberapa waktu lalu,” terangnya.[wid]