Home / Nasional / Haji & Umrah / Alumnis Lemhanas RI : “Ngemis” Uang APBN, Bukti BPKH Gagal Kelola Uang Haji

Alumnis Lemhanas RI : “Ngemis” Uang APBN, Bukti BPKH Gagal Kelola Uang Haji

Alumnis Lemhanas RI : Ngemis Uang APBN, Bukti BPKH Gagal Kelola Uang Haji Jakarta, Bisnis Syariah – Sejak pengelolaan uang haji lepas dari tubuh Kementerian Agama dan kemudian diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai dengan amanat UU nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ada harapan besar umat Islam agar uang haji tersebut dapat dikelola dengan baik.

“Minimal pengelolaan pendapatannya lebih optimal ketimbang sewaktu berada dibawah tanggung jawab Kementerian Agama. Tapi sayangnya hampir 120 triliyun rupiah uang jamaah haji kita yang terkumpul selama ini dan berada di bawah naungan Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia (BPKH), pengelolaannya belum memuaskan sesuai dengan yang diharapkan. Lantas, kemanakah uang itu dikelola selama ini?. Sehingga Kementerian Agama dan BPKH harus mengajukan penambahan biaya operasional penyelenggaraan haji dari Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN). Harus “ngemis” APBN ke DPR ,” kritik Guntur Syaputra Alkarim, alumni Lemhannas RI ini kepada Bisnis Syariah, Rabu siang, (24/04/2019).

Lanjut dia, kalau ini yang terjadi artinya gagal total dong kelola uang haji tersebut. “Bisa jadi berarti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak paham atau tidak tahu mengelola uang jamaah selama ini, atau benar isu selama ini bahwa uang jamaah itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri? Lantas manfaatnya untuk jamaah apa, malah uang rakyat yang bersumber dari APBN harus kembali terkuras untuk itu,” ujar Guntur Syaputra Alkarim ini kembali.

Seharusnya, sambung Guntur, segala kegiatan dan kebutuhan tentang infrasturktur haji tidak lagi melibatkan APBN. “Malah sebaliknya, justru itu semestinya bisa menambah pendapatan negara dan memberikan kontribusi kepada jamaah dengan baik dan layak. Oleh sebab itu, kita berharap DPR mempertanyakan terlebih dahulu laporan BPKH selama ini, dan tidak terburu-buru mengesahkan tambahan biaya operasional yang akan diambil dari APBN kita. Ya, kalau BPKH gagal dalam mengelola uang haji yang salah bukan BPKH, tapi personalnya yang tidak becus dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Dan harus berani diganti sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada umat Islam,” imbuh Guntur lagi. (mif/bs1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *